Problematika Pengawasan Perda

Harian Suara Merdeka Selasa, 19 Juli 2011 memberitakan bahwa Badan Legislasi DPRD Jawa Tengah akan mengkonsultasikan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pendidikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) guna menentukan “nasib” Raperda tersebut. Lebih lanjut diutarakan Ketua Badan Legislasi DPRD bahwa apabila tidak melanggar aturan di atasnya, maka Raperda akan dilanjutkan prosesnya dengan membentuk Pansus. Namun bila Mendagri menyatakan bertentangan dengan aturan di atasnya, maka penyusunan Raperda itu harus dihentikan dan tidak bisa diproses lebih lanjut.

Problematika Pengawasan Perda

Harian Suara Merdeka Selasa, 19 Juli 2011 memberitakan bahwa Badan Legislasi DPRD Jawa Tengah akan mengkonsultasikan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pendidikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) guna menentukan “nasib” Raperda tersebut. Lebih lanjut diutarakan Ketua Badan Legislasi DPRD bahwa apabila tidak melanggar aturan di atasnya, maka Raperda akan dilanjutkan prosesnya dengan membentuk Pansus. Namun bila Mendagri menyatakan bertentangan dengan aturan di atasnya, maka penyusunan Raperda itu harus dihentikan dan tidak bisa diproses lebih lanjut.

Perihal Pemilu Legislatif 2009

Penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota 2009 (lazimnya disebut Pemilu Legislatif) telah berlangsung tanggal 9 April 2009 . Paling lambat satu bulan (9 Mei 2009), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pemilu berupa perolehan suara dari secara nasional dari masing-masing partai politik peserta pemilu. Setelah itu, memasuki tahapan penghitungan perolehan kursi, penetapan calon legislative terpilih dari masing-masing partai dan pelantikan anggota DPR, DPD dan DPRD.

Perihal Mosi Tidak Percaya Terhadap Wawali Salatiga

Meski secara administratif Salatiga adalah kota kecil, namun tidaklah berarti jauh dari hiruk pikuk perpolitikan. Beberapa waktu lalu, DPC PDIP Salatiga dalam salah satu hasil Konfercab menyatakan “putus hubungan” dengan Wakil Walikota Salatiga Hj. Ir. Diah Sunarsasih (Wawali), sekaligus memerintahkan fraksi PDIP di DPRD Salatiga untuk menggalang mosi tidak percaya terhadap Wawali. Penyebab munculnya sikap DPC PDIP, selain karena kinerja Wawali dianggap kurang memuaskan, juga karena “gerakan-gerakan politik” menjelang Pilkada tahun 2011. Apalagi, Wawali dianggap berkeinginan “lompat pagar” ke partai politik lain.

Perihal Pembatalan Perda Bermasalah DI NTT

Harian Timor Express beberapa waktu lalu merilis berita tentang kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang membatalkan sedikitnya 29 Peraturan Daerah (Perda) produk kabupaten/kota maupun provinsi di NTT. Menurut Kapuspen Kemendagri, perda-perda yang dibatalkan di seluruh wilayah Indonesia dikarenakan bertentangan dengan prinsip dasar dalam pembentukan perda, yaitu (i) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, (ii) bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan dengan perda-perda lainnya yang ada di daerah. Kebanyakan yang batalkan tersebut adalah perda-perda yang bertentangan dengan masalah keuangan dari pusat, seperti retribusi atau pajak.